Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata ‘2020’? Ya, mungkin kita semua memiliki pemikiran yang sama tentang tahun yang ‘spesial’ itu. Pandemi Covid-19 membuat kita tak lagi bisa menjalankan kebiasaan hidup yang lama. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pun harus cepat beradaptasi dengan kebiasaan hidup yang baru. Tidak hanya dari kebiasaan dari sisi kesehatan, tetapi juga kebiasaan bekerja bagi kita yang selama ini bekerja di kantor.

Peraturan pemerintah yang mewajibkan perkantoran menerapkan Work from Home (WFH) bagi karyawannya di awal pandemi mungkin membuat kebanyakan orang kaget dan tidak siap. Meskipun sudah satu tahun berlalu dan WFH tidak lagi menjadi hal yang baru, mungkin beberapa dari kita masih ada yang gagap dengan etika berkomunikasi saat konferensi/rapat video melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, dsb .

Berikut, kami rangkum beberapa etika berkomunikasi saat konferensi/rapat video seperti yang dilansir dari Ultraindonesia.com.

• Tetap menggunakan baju kerja

Sebelum mulai, pastikan untuk menggunakan baju selayaknya kita sedang bekerja di kantor.

• Menggunakan mode tanpa video dan tanpa suara jika sebagai peserta

Apabila kita hanya bertindak sebagai peserta, lebih baik untuk menggunakan mode tanpa video dan tanpa suara untuk menjaga fokus konferensi/rapat.

• Melambaikan tangan bila ingin bertanya

Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kita bisa melambaikan tangan untuk memberikan tanda dan menyampaikannya saat sudah diberi kesempatan untuk berbicara.

• Berdiskusi melalui Chat Box

Jika ada yang ingin didiskusikan tanpa mengganggu jalannya konferensi/rapat, kita bisa menggunakan Chat Box.

Demikian beberapa etika yang bisa kita terapkan agar konferensi/rapat video saat WFH berjalan dengan lancar dan materi yang didiskusikan bisa tersampaikan dengan baik. Semoga bermanfaat!

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati announced that the government will increase cigarette excise tariffs by 12.5% on average from February 2021, based on several aspects and considerations. She explained that excise on SPM (Machine-Made White Cigarettes) for SPM Tier 1 will increase 18.4% to Rp 935 each, SPM IIA will increase 16.5% to Rp 565 each, and SPM IIIB will increase 18.1% to Rp 555 each. There will also be a SKM (machine-made kretek cigarettes) Tier I increase of 16.9% to Rp 865 each, SKM Tier IIA increase of 13.8% to Rp 535 each, and SKM IIIB increase of 15.4% to Rp 525 each.

Sri Mulyani explained that the increase was decided by the average production volume for each tier. She explained that the SKT segment will not see any increase because this segment absorbs the most manpower. She added that after the increase, the estimated cigarette production growth for SKM and SPM will decrease by around 3.2 percent or 288 billion cigarettes. Furthermore, the government expects the prevalence of child smokers to fall 1.26 percent, from 33.8 percent in 2020 to 32.2 percent in 2021.

Source: Merdeka.com, Jan 27, 2021:

https://www.merdeka.com/uang/ini-tarif-baru-cukai-rokok-untuk-2021-mulai-berlaku-februari.html

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB untuk wilayahnya terhitung 14 September 2020. Pengetatan kembali PSBB ini tak pelak diprediksi akan kembali memukul sejumlah sektor perekonomian, termasuk sektor properti,  yang baru saja kembali bergeliat setelah 3 bulan pemberlakuan masa PSBB transisi.

Dikutip dari Kompas.com (13/9), Ketua KADIN Bidang Properti Hendro S Gondokusumo berpendapat jika PSBB kedua dilakukan, sektor properti akan kembali mengalami penurunan hingga 70 persen seperti yang terjadi di masa PSBB pertama. Padahal sektor ini baru saja sedikit mengalami peningkatan 40 persen hingga 50 persen pada masa PSBB transisi.

Tutupnya kegiatan ekonomi sejumlah sektor non-esensial pun berdampak pada menyusutnya penyewaan kantor yang sudah dirasakan para pemilik gedung sejak PSBB pertama pada April lalu. Sejumlah pusat perbelanjaan bahkan mati suri. Geliat ekonomi mulai terlihat pada awal Juli ketika pengunjung mulai berdatangan, meskipun baru sepertiga dari jumlah yang biasa datang di kala tidak ada pandemi.

Kondisi ini pun akhirnya membuat para pebisnis properti memutar otak untuk menyelamatkan bisnisnya. Aneka promosi ditebar untuk memikat konsumen, seperti Sinar mas Land yang memberi diskon 10 persen hingga 25 persen dan bonus Rp50-300 juta, seperti yang dikutip oleh Katadata.co.id (14/9). Meski kondisi pasar melambat, ada beberapa proyek properti yang sukses, salah satunya karena didorong permintaan dan produk yang ditawarkan cocok dengan kalangan menengah.

Di tengah perekonomian yang kian terhimpit, resesi ekonomi jelas akan sangat berpengaruh pada sektor properti.  Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto, sebagaimana dikutip dari Okezone.com (25/9), mengatakan jika resesi ekonomi terjadi, industri properti akan semakin sulit untuk bisa bangkit kembali (rebound) ke posisi semula.

DGCE Director General Heru Pambudi confirmed that the government will announce policies related to the cigarette excise (CHT) tariffs increase in 2021 at the end of September or early October.

Heru refused to provide an overview of the formulation for the increase, however, he did say the increase is usually calculated from the inflation target and projected economic growth for next year. “If next year’s economic growth is 5 percent and inflation is at 3 percent, the CHT rate increase should be above 8 percent. The Fiscal Policy Agency (BKF) will determine it,” he said.

Previously, DGCE Director of Technical and Excise Facilities, Nirwala Dwi Heryanto, stated that the government was also considering the pandemic situation that had reduced cigarette consumption. DGCE data until August 2020 shows that cigarette excise revenue makes up the largest portion of excise revenue, and until August 31, had contributed Rp94.39 trillion representing growth of 6.09 percent.